DPT YANG TIDAK OPTIMAL MENJADI MASALAH SERIUS PENYELENGGARAAN PEMILU

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak optimal menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa ini termasuk di NTT pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Kondisi ini sebagai akibat belum optimalnya kerja penyelenggara Pemilu pada setiap tingkatan dan kurang adanya partisipasi secara nyata dari masyarkat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur Johanes Depa menegaskan ini saat menyampaikan materi tentang Pengelolaan aspek-aspek Penyelenggaraan dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi unsur Parpol, LSM, Tokoh masyarakat di Kabupaten Ende Kamis, (20/06) di Rumah Makan Cita Rasa.

Menurut Jhon Depa, untuk meminimalisir persoalan daftar pemilih tetap tersebut maka proses pemuktahiran dan pengelolaan data harus dilakukan secara terkendali serta membutuhkan komitmen dan kerja penyelenggara yang sistematik. Selain itu dukungan dan partisipasi nyata dari masyarakat sangat dibutuhkan bagi terakomodirnya calon pemilih dalam daftar pemilh tetap. “jadi saya ingatkan masyarakat sebenarnya punya peran yang amat penting dalam mensukseskan semua tahapan pemilu khususnya dalam tahapan pendaftaran pemilih yang pada akhirnya akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Apabila masyarakat yang sudah di data oleh petugas dan mengetahui bahwa namanya tidak diakomodir dalam daftar pemilih tetap, maka kesempatan pertama harus melaporkan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk kemudian dapat dicarikan solusinya”ujar Depa.

Menjawab pertanyaan peserta pada sesi dialog terkait masih ditemukan data pemilih yang tidak valid seperti data pemilih yang sudah meninggal terdaftar sebagai data pemilih tetap, Jhon Depa kembali menegaskan bahwa persoalan sebenarnya terletak pada bagaimana kemauan baik dari semua komponen yang terlibat sebagai penyelenggara dan pelaksana pemilu untuk secara bersama-sama melihat bahwa persoalan ini sebagai persoalan bersama yang harus dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama. Sehingga persoalan daftar pemilih yang tidak valid ini tidak akan menjadi sebuah persoalan, tetapi dapat di cari solusinya. Untuk itu para petugas pendaftar demikian Jhon Depa, harus bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab agar kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terus terjadi. (Humas Pemkab /Helen Mey)